HUKUM PIDANA

HUKUM PIDANA

Hukum Pidana adalah wilayah dimana negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya dari kejahatan yang dilakukan oleh warga negara yang lain.

Hukum Pidana Indonesia tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada dua macam pidana yang dianut oleh KUHP, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Contoh perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran misalnya orang mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Sedangkan contoh kejahatan misalnya adalah tindak pidana pencurian dan tindak pidana pembunuhan.

Seperti halnya KUH Perdata, KUHP juga merupakan saduran dari Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie, sebagai turunan dari Wetboek Van Strafrecht Belanda. Berdasarkan asas konkordansi, pemerintah memberlakukannya di Indonesia lewat staatsblad Tahun 1915 No. 732 dan selanjutnya berlaku efektif pada 1 Januari 1918.

Tidak semua ketentuan di KUHP masih berlaku, karena sudah dicabut atau diganti dengan ketentuan lain.

Selain dalam KUHP, aturan pidana tersebar juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain. Sistem peraturan perundang-undangan kita, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memperbolehkan adanya muatan pidana dalam undang-undang dan peraturan daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam KUHP.

ASAS HUKUM PIDANA

  1. Asas Legalitas

    Asas legalitas dalam Hukum Pidana mengandung pengertian bahwa, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan“.

    Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, merupakan pengertian baku dari asas legalitas. Asas ini dalam Bahasa Latin dikenal dengan “nullum delictum nulla poena sine praevia lege” yang berarti “tiada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu”.

  2. Asas Nasionalitas Aktif atau Asas Personalitas

    Bahwa peraturan perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia. Asas ini tercantum dalam Pasal 5 KUHP.

    Moeljatno mengatakan bahwa ketentuan Pasal 5 KUHP mengandung dua makna. Pertama, pemberlakuan aturan hukum pidana Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia hanyalah berkaitan dengan pasal-pasal tertentu saja, yang substansinya melindungi kepentingan nasional. Kedua, diadakannya Pasal 5 Ke-2 KUHP bertujuan untuk mencegah agar warga negara Indonesia di luar Indonesia tidak melakukan tindak pidana. Jika ketentuan tersebut tidak ada, maka warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia bisa menghindar dari penuntutan pidana di negara tersebut.

  3. Asas Teritorial

    Asas teritorial diatur dalam Pasal 2 KUHP, yang menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundangan-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia. Titik berat asas ini adalah pada tempat atau teritorial terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah suatu negara, dengan mengesampingkan siapa saja yang melakukannya.

  4. Asas Universal

    Persoalan pokok yang dikaji dalam asas universal adalah jenis perbuatan (pidana) yang sedemikian rupa sifatnya sehingga setiap negara berkewajiban untuk menerapkan hukum pidana, tanpa memandang siapa yang berbuat delik, di mana dan terhadap kepentingan siapa pelaku delik melakukannya. Asas tersebut merupakan pengecualian terhadap hukum pidana yang egosentris. Asas universal diatur di dalam Pasal 4 sub 2 dan Pasal 4 sub 4 KUHP.

HAK PAKAI

HAK PAKAI

PENGERTIAN

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mendefinisikan Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Penjelasan Pasal 41 UUPA terkait Hak Pakai

HAK PAKAI adalah suatu “kumpulan pengertian” dari pada hak-hak yang dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung dengan keadaan daerah sedaerah, pada pokoknya memberi wewenang kepada yang mempunyai hak. Dalam rangka usaha penyederhanaan, maka hak-hak tersebut dalam hukum agraria yang baru disebut dengan satu nama saja.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2), UUPA Hak pakai dapat diberikan :

  1. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu
  2. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun

SUBJEK HAK PAKAI

Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah (Pasal 39 PP No. 40 Tahun 1996):

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
  3. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;
  4. Badan-badan keagamaan dan sosial;
  5. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
  6. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;
  7. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.

Pemegang Hak Pakai yang tidak lagi memenuhi syarat dalam waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu pada pihak lain yang memenuhi syarat .

Apabila dalam jangka waktu satu tahun tersebut haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang terkait di atas tanah tersebut tetap diperhatikan (Pasal 40 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1996).

TANAH YANG DAPAT DIBERIKAN DENGAN HAK PAKAI

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah :

  1. Tanah Negara;
  2. Tanah Hak Pengelolaan;
  3. Tanah Hak Milik.

TERJADINYA HAK PAKAI


​Hak Pakai atas tanah Negara

​Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri. Hak Pakai atas tanah Negara dapat diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat :

  1. tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;
  2. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan
  3. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 39 PP No. 40 Tahun 1996

Hak Pakai atas Hak Pengelolaan

  • Hak Pakai atas Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan.
  • Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas usul pemegang Hak Pengelolaan.

KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Hak Pakai wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. Hak Pakai atas tanah Negara dan atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah. Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Pakai diberikan Sertipikat Hak Atas Tanah.

Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik wajib didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. Hak Pakai atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak saat pendaftarannya.

JANGKA WAKTU HAK PAKAI

Hak Pakai diberikan untuk jangka waktu :

  1. Paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun; atau
  2. Diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Hak ini diberikan kepada :
  • Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;
  • Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional;
  • Badan keagamaan dan badan sosial.

Sesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangannya habis, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Pakai atas tanah yang sama.

Rumah Tunggal yang diberikan di atas tanah Hak Pakai (untuk Orang Asing) diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun. Apabila jangka waktu perpanjangan berakhir, Hak Pakai dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 tahun.

KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG HAK PAKAI

Pemegang Hak Pakai berkewajiban :

  1. membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau dalam perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
  2. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya, atau perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
  3. memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  4. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Pakai kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Pakai tersebut hapus;
  5. menyerahkan sertipikat Hak Pakai yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan.


Jika tanah Hak Pakai karena keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, pemegang Hak Pakai wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu.

PEMBEBANAN HAK PAKAI

Hak Pakai atas tanah Negara dan atas tanah Hak Pengelolaan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan. Hak Tanggungan tersebut hapus dengan hapusnya Hak Pakai.

PERALIHAN HAK PAKAI

Hak Pakai yang diberikan atas tanah Negara untuk jangka waktu tertentu dan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain.

Peralihan Hak Pakai atas tanah Negara harus dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang.

Pengalihan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan.

Hak Pakai atas tanah Hak Milik hanya dapat dialihkan apabila hak tersebut dimungkinkan dalam perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik yang bersangkutan.

Pengalihan Hak Pakai atas tanah Hak Milik harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Milik yang bersangkutan.
Peralihan Hak Pakai terjadi karena :

  1. Jual beli
    Peralihan Hak Pakai karena jual beli kecuali jual beli melalui lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
    Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan Berita Acara Lelang.
  2. Tukar menukar
  3. Penyertaan dalam modal
  4. Hibah
  5. Pewarisan
    Peralihan Hak Pakai karena pewarisan harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang.

Peralihan Hak Pakai wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

HAPUSNYA HAK PAKAI

  1. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;
  2. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena:
    • ​​tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 PP No. 40 Tahun 1996; atau
    • tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak Pengelolaan; atau
    • putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  3. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
  4. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
  5. ditelantarkan;
  6. tanahnya musnah;
  7. ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1996.

AKIBAT HAPUSNYA HAK PAKAI

  1. Hapusnya Hak Pakai atas tanah Negara mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.
  2. Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan.
  3. Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Milik mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Milik.

Apabila Hak Pakai atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, maka bekas pemegang Hak Pakai wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Pakai. Apablia bangunan dan benda-benda tersebut masih diperlukan, maka kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugi.

Apabila Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan atau atas tanah Hak Milik hapus, maka bekas pemegang Hak Pakai wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik.

REFERENSI :

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah;​
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia.
TANAH BENGKOK

TANAH BENGKOK

Hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk:

  1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

ISTILAH TANAH BENGKOK

Istilah tanah bengkok muncul atau dikenal dari Kraton atau Kerajaan di Pulau Jawa, karena Raja tidak dapat memberi gaji pada pegawainya, maka Raja hanya dapat memberikan pegawainya tanah. Hukum Jawa Kuno memuat ketentuan bahwa Raja sering menghadiahkan pegawainya sebidang tanah, ketentuan tersebut dikukuhkan dengan suatu penetapan piagam atau prasasti .

Istilah tanah bengkok berasal dari bahasa daerah di Jawa, tanah bengkok mengandung unsur kultural historis maupun unsur yuridis. Tidak semua Desa memiliki tanah bengkok, dikarenakan tanah bengkok merupakan salah satu bentuk hak komunal masyarakat adat Desa, yaitu milik masyarakat adat yang terbentuk secara kewilayahan, bentuk tanah bengkok dapat berupa pertanian.

TANAH BENGKOK DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA)

Terdapat pada bagian “KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI” Pasal VI
Bahwa hak-hak atas tanah,  yaitu : hak vruchtgebruikgebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dikonversi menjadi Hak Pakai sebagaimana Pasal 41 ayat (1) UUPA.

Baca Juga ​HAK PAKAI

DESA DAN ASET DESA

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TANAH BENGKOK MERUPAKAN BARANG MILIK DESA (ASET DESA)

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan mendefinisikan Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.

Pasal 100 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2oi9 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2oi4 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2oi4 Tentang Desa:

  • Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

Jenis aset desa terdiri atas:

  1. Kekayaan asli desa;
  2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
  3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
  5. Hasil kerja sama desa; dan
  6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang
    sah.

Kekayaan asli desa terdiri atas:

  1. tanah kas desa;
  2. pasar desa;
  3. pasar hewan;
  4. tambatan perahu;
  5. bangunan desa;
  6. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
  7. pelelangan hasil pertanian;
  8. hutan milik desa;
  9. mata air milik desa;
  10. pemandian umum; dan
  11. lain-lain kekayaan asli desa.

Dengan demikian, maka tanah bengkok merupakan ​aset desa.

RAMBU BATASAN PERLAKUAN TANAH DESA MENURUT PERMENDAGRI NO. 4 TAHUN 2007

​Pasal 15 peraturan tersebut berbunyi:

  1. Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
  2. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesual harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
  3. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
  4. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  5. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

PENGATURAN TANAH DESA MENURUT PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2016

PEMINDAHTANGANAN ASET DESA

Bentuk pemindahtanganan aset desa meliputi:

  1. tukar menukar;
  2. penjualan;
  3. penyertaan modal Pemerintah Desa.

Pemindahtanganan aset desa berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Penyertaan modal berupa Tanah Kas Desa.

PENILAIAN

Penilaian aset desa dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

TUKAR MENUKAR

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar terdiri dari:

  1. untuk kepentingan umum;
  2. bukan untuk kepentingan umum; dan
  3. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Tukar Menukar : UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2012 j.o PP No. 19 Tahun 2021)

Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ketentuan:

  1. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
  2. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
  3. penggantian berupa uang digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
  4. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
  5. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat tanah
    pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Tukar Menukar : BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis tersebut seperti seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.

Tukar menukar ini dilakukan dengan ketentuan:

  1. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
  2. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat;
  3. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk kepentingan umum dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa;
  2. Peraturan Desa ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati/Walikota, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
  3. Sebelum Bupati menerbitkan ijin, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten/Kota;
  4. Tim Kajian Kabupaten/Kota keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
  5. Tim Kajian Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan tenaga
    penilai;
  6. Tim Kajian Kabupaten/Kota melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset desa; dan
  7. Hasil kajian sebagai bahan pertimbangan;
  8. hasil kajian disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan
    ijin.

Tukar-Menukar : TANAH KAS DESA SELAIN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DAN BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.

Aset desa yang ditukarkan dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

REFERENSI :

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
  7. Jurnal Hukum Adigama, Syihabudin Sya’ban S. P. & Hanaf Tanawijaya, “Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintah Desa Menjadi Pemerintah Kelurahan (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Kelapa Dua Dan Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang)”, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN : 2655-7347.
SEKILAS PANDANG HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

SEKILAS PANDANG HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

Hukum kepailitan memiliki peranan penting dalam dunia usaha. Semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan maka makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Sebagaimana salah satu tujuan hukum yaitu memberikan perlindungan hukum, maka Hukum Kepailitan juga memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang para pelaku usaha dengan mengatur kepentingan masing-masing pihak.

DASAR HUKUM

krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.

Sehingga pada saat itu salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) . Namun beberapa waktu kemudian, sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang- Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Akan tetapi perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itulah dibentuk Undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan masih berlaku hingga saat ini.

PENGERTIAN​

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

SYARAT PAILIT

Syarat kepailitan adalah :

  1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor (Terdapat minimal 2 orang Kreditor); dan
  2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih).
  3. Atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Permohonan pailit dapat juga diajukan oleh:

  • Permohonan untuk kepentingan umum : dapat juga diajukan oleh kejaksaan
  • Debitor adalah bank : hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
  • Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian : hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
  • Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik : hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan

ASAS HUKUM KEPAILITAN
Hukum kepailitan didasarkan pada asas-asas dan prinsip-prinsip sebagai berikut :

  1. Asas Kejujuran
  2. Asas kesehatan usaha
  3. Asas Keadilan
  4. Asas Integrasi
  5. Asas Itikad baik
  6. Asas nasionalitas

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah :

  1. Asas Keseimbangan
    Yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.
  2. Asas Kelangsungan Usaha
    Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
  3. Asas Keadilan
    Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangwenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.
  4. Asas Integrasi
    Bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang kepailitan bagi kreditor salah satunya adalah dengan adanya actio paulinaActio Paulina sejak semula telah diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata, dimana hal ini memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan dilakukan oleh debitor, baik dengan nama apapun yang dapat merugikan kreditor.

Pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa action pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Referensi:

  1. ​Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  2. Dedy Tri Hartono. 2016. Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan ang-Undang Kepailitan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi I Volume 4, Tahun 2016.
PENGADILAN NIAGA

PENGADILAN NIAGA

Awal terbentuknya Pengadilan Niaga di Indonesia dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Banyak perusahaan yang jatuh pailit dan diperlukan suatu mekanisme pengadilan yang mampu mengatasi sengketa di bidang perekonomian. Kepailitan menjadi solusi bagi debitor untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpitnya, dikarenakan debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi membayar utang-utang kepada para kreditornya. Oleh karenanya, hukum kepailitan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa utang yang dapat dipilih oleh para pihak secara singkat, murah, dan transparan.

Baca Juga SEKILAS PANDANG HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

Sejak Indonesia memiliki Undang-Undang kepailitan Tahun 1998 (sebelum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang berlaku sampai dengan saat ini), telah disyaratkan adanya suatu peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan kepailitan.

Selain itu, pada bagian Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan  bahwa yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia,pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

PEMBENTUKAN PENGADILAN NIAGA

Pengadilan Niaga didirikan atas dasar Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang.

Pada Keputusan Presiden tersebut diatur bahwa :

  1. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.
  2. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.
  3. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
  4. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.
  5. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA

  1. Kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus actio pauliana dan prosedur renvoi tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak (UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
  2. Hak kekayaan intelektual:
    1. Desain Industri (UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);
    2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);
    3. Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten);
    4. Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);
    5. Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
  3. Lembaga Penjamin Simpanan (UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan)
    1. Sengketa dalam proses likuidasi;
    2. Tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

Sumber :

  1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  3. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  5. YLBHI. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia, 2014;
  6. Lambok Marisi Jakobus Sidabutar. Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan ang-Undang Kepailitan. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (2), 75-86;
  7. Diana Kusumasari, S.H., M.H.. Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga. https://www.hukumonline.com/. Diakses pada 27 April 2021.
HUKUM ACARA  PENGADILAN NIAGA : PERKARA KEPAILITAN & PKPU

HUKUM ACARA PENGADILAN NIAGA : PERKARA KEPAILITAN & PKPU

Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) mengatur bahwa kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.

Baca juga PENGADILAN NIAGA

Hukum acara perdata adalah peraturan yang mengatur tentang cara menjamin ditaatinya/ dilaksanakannya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim yang meliputi tata cara mengajukan tuntutan hak, membuktikan adanya suatu hak dan menetapkan / memutus adanya suatu hak serta melaksanakan hak tersebut.

Hukum acara perdata berfungsi sebagai suatu panduan bagi Hakim dan pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkara perdata oleh karena hukum acara perdata memberikan petunjuk atau jalan kepada Hakim dan para pihak yang bersengketa perihal tata cara menyelesaikan perkara yang dihadapi melalui jalur hukum di pengadilan.

Pengadilan Niaga adalah suatu Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum, yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain dibidang perniagaan, yang penetapannya dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

PERKARA KEPAILITAN

​Permohonan pernyataan pailit didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga, tempat domisili debitur (Pasal 6 ayat 1 jo. Pasal 2 UUK-PKPU).

Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat 4 UUK-PKPU).

Ketua Pengadilan Niaga, mempelajari, menetapkan Majelis Hakim, hari sidang pertama (maksimal 3 hari) (pasal 6 ayat 5 UUK-PKPU).

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pengadilan wajib memanggil Debitor, pemanggilan sidang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang I (pertama) dilaksanakan (Pasal 8 ayat (2) UUK-PKPU).

Baca juga Syarat Kepilitan di
SEKILAS PANDANG HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

PERMOHONAN PKPU

Permohonan PKPU dapat diajukan dalam 2 (dua) hal:

  1. Permohonan PKPU yang diajukan setelah permohonan pernyataan pailit;
  2. Permohonan PKPU yang diajukan tersendiri.

Permohonan PKPU adalah:

  1. Debitor
    Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian.
  2. Kreditor
    Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian.

​Permohonan Yang Diajukan Dari Kreditor:

  1. Surat permohonan berisi identitas lengkap pemohon, bermeterai dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
  2. Kartu identitas sebagai advokat;
  3. Surat kuasa khusus;
  4. Akta pendirian, perusahaan, jika pemohon adalah perusahaan/yayasan/asosiasi yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftar;
  5. Surat Perjanjian Utang (Loan Agreement) atau bukti lainnya yang menunjukkan adanya perjanjian;
  6. Perincian utang yang tidak dibayar;
  7. Nama dan alamat masing-masing kreditor/debitor;
  8. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia, jika ada dokumen atau bukti dalam bahasa asing dan diterjemahkan oleh penterjemah resmi.

Permohonan dari Debitor (Perorangan):

  1. Surat Permohonan berisi identitas lengkap Pemohon, bermeterai dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga;
  2. Izin Advokat/Kartu Identitas sebagai Advokat;
  3. Surat Kuasa Khusus;
  4. Surat tanda bukti diri suami/istri yang masih berlaku (KTP/Paspor/SIM) dan Akta Perkawinan suami/istri;
  5. Persetujuan suami/istri;
  6. Daftar asset dan Tanggungan;
  7. Neraca pembukuan (dalam hal perorangan memiliki Perusahaan).

TEKNIS PERADILAN

​​

  1. Proses Pemanggilan;
  2. Pemeriksaan di Persidangan.
  3. Putusan;
  4. Pengurusan dan Pemberesan;
  5. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan.

Proses Pemanggilan

  1. Pengadilan wajib memanggil Debitor dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor;
  2. Pengadilan dapat memanggil Kreditor dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan terhadap persyaratan untuk dinyatakan pailit;
  3. Panggilan dilakukan oleh Jurusita dengan Surat Kilat Tercatat;
  4. Panggilan harus dilakukan oleh Jurusita paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum sidang;
  5. Dalam hal panggilan kepada Termohon, diberitahukan pula tentang daftar dokumen yang telah diajukan oleh Pemohon bersamaan dengan permohonannya.

Pemeriksaan di Persidangan

  1. Pada persidangan pertama Majelis Hakim Wajib meneliti kelengkapan formal antara lain identitas Pemohon, Advokat, surat kuasa khusus, dll;
  2. Perdamaian tidak ditawarkan sebagaimana dalam perkara perdata biasa;
  3. Termohon didengar keterangannya mengenai permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;
  4. Setelah Termohon didengar, dilanjutkan dengan acara pembuktian tanpa adanya tahap replik, duplik, intervensi maupun rekonvensi;
  5. Pengadilan dapat menunda sidang atas permohonan Debitor berdasarkan alasan yang cukup, paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan di daftarkan;
  6. Pengadilan mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 telah terpenuhi;
  7. Apabila dalam sidang pertama Pemohon tidak hadir, padahal panggilan telah disampaikan secara sah (patut), maka perkara dinyatakan gugur;
  8. Jika Termohon tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, Pengadilan melanjutkan pemeriksaan dan mengambil keputusan;
  9. Dalam hal keterangan Termohon berisi penyangkalan, maka harus pula disertai bukti-bukti yang dimilikinya;
  10. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diajukan secara bersamaan, permohonan PKPU harus diputus terlebih dahulu;
  11. Untuk keperluan perlindungan terhadap Kreditor, Pengadilan jika diminta, dapat meletakan sita jaminan dan menunjuk Kurator sementara untuk:
    1. Mengawasi pengelolaan usaha Debitor;
    2. Mengawasi pembayaran kepada Kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan Debitor;
  12. Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditor yang mengajukan permohonan sita jaminan dan penunjukan Kurator sementara untuk memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar;
  13. Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor sebelum pernyataan pailit di tetapkan (actio pouliana);
  14. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah permohonan pernyataan pailit di daftarkan;

Click to set custom HTML

Putusan

  1. Dalam permohonan pernyataan pailit dikabulkan, amar putusan memuat:
    1. Pernyataan pailit Debitor;
    2. Penunjukan Hakim Pengawas;
    3. Pengangkatan Kurator;
    4. Imbalan Jasa Kurator dan biaya kepailitan;
      Pembebanan 
  2. Dalam hal permohonan PKPU dikabulkan, amar putusan memuat:
    1. Pernyataan PKPU dikabulkan;
    2. Penunjukan Hakim Pengawas;
    3. Pengangkatan Pengurus;
    4. Imbalan Jasa Pengurus;
    5. Pembebanan biaya perkara;
  3. Salinan putusan Pengadilan wajib disampaikan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, Pemohon, Kurator, dan Hakim Pengawas, paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah tanggal putusan di ucapkan;
  4. Kurator harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara (Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Kepailitan)
  5. Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor (Pasal 31 ayat (1) UUK-PKPU)
  6. Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya (Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU)
  7. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penyanderaan harus dilepaskan seketika setelah putusan pailit diucapkan;
  8. Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula abritase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

Pengurusan dan Pemberesan

  1. Kreditor;
  2. Verifikasi;
  3. Perdamaian;
  4. Homologasi;
  5. Insolvensi;
  6. Pemberesan;
  7. Rehabilitasi;

Hal-hal Lain Yang Berkaitan Dengan Kepailitan

  1. Actio Pauliana
    1. Gugatan Pembatalan terhadap perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan.
    2. Gugatan Actio Pouliana diajukan oleh Kurator tidak harus diwakili oleh Advokat.
  2. Renvoi Prosedur
    1. Dalam hal terdapat perselisihan mengenai jumlah piutang dalam rapat pencocokan piutang (verifikasi), Hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Niaga;
    2. Terhadap sengketa mengenai perselisihan utang diperiksa oleh Majelis Hakim;Pemeriksaan terhadap perkara Renvoi Prosedur dilakukan secara sederhana;
    3. Upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan Majelis Pemutus adalah mengajukan Kasasi.
  3. Penangguhan pelaksanaan menjual sendiri hak tanggungan (Stay )
    Hak eksekusi Kreditor Pemegang Gadai, Jaminan Fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU

​UPAYA HUKUM

  • Atas putusan pailit oleh Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan upaya hukum banding.  Akan tetapi langsung dilakukan upaya kasasi (Pasal 11 ayat (1) UUK-PKPU).
  • Permohonan kasasi selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak  pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama (Intervensi Pihak Ke Tiga) yang tidak puas putusan atas permohonan pernyataan pailit (Pasal 11 ayat (3) UUK-PKPU).

Proses Kasasi

  1. Paling lambat 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan, pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi diajukan kepada Panitera Pengadilan Niaga (Pasal 11 ayat (2) UUK-PKPU) dan juga wajib menyerahkan memori kasasi pada hari yang sama pada saat permohonan kasasi didaftarkan (Pasal 12 ayat (1) UUK-PKPU);
  2. Panitera Pengadilan Niaga mengirim permohonan kasasi kepada pihak terkasasi 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan kasasi (Pasal 12 ayat (2) UUK-PKPU);
  3. Pihak Termohon Kasasi dapat menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak Panitera Pengadilan Niaga selama 7 (tujuh) hari setelah pihak Termohon Kasasi menerima dokumen kasasi (Pasal 12 ayat (3) UUK-PKPU);
  4. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pendaftaran permohonan kasasi, Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan berkas kasasi (Permohonan, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi (jika ada), beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Makhamah Agung (Pasal 12 ayat (4) UUK-PKPU);
  5. Mahkamah mempelajari dan menetapkan sidang selama 2 (dua) hari setelah permohonan diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (1) UUK-PKPU);.
  6. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi dilaksanakan 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (2) UUK-PKPU);
  7. Putusan kasasi sudah harus jatuh paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (3) UUK-PKPU);
  8. Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga, paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi di ucapkan (Pasal 13 ayat (6) UUK-PKPU);
  9. Jurusita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan putusan kepada pihak diterima Pengadilan Niaga (Pasal 13 ayat (7) UUK-PKPU).

Proses Peninjauan Kembali Pasal 295 s/d 298 UUK-PKPU.

  1. Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
  2. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:
    1. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
    2. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.
  3. Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan ditemukan bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
  4. Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan terdapat kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
  5. Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera Pengadilan;
  6. Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (1);
  7. Panitera Pengadilan mendaftar permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan;
  8. Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan;
  9. Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan;
  10. Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan;
  11. Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban sebagaimana dimaksud diatas kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan;
  12. Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung;
  13. Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
  14. Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Pedoman lebih detailnya dapat dibaca pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PERJANJIAN

PERJANJIAN

Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum yang sebagaimana dimaksud pada pasal 1313 KUHperdata.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), menyebutkan bahwa: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

SYARAT SAH PERJANJIAN

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata:

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal.

​KESEPAKATAN MEREKA YANG MENGIKATKAN DIRINYA

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (dwaling, mistake), paksaan (dwang, dures), dan penipuan (bedrog, fraud). Secara a contrario, berdasarkan pasal 1321 KUHPer, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

KECAKAPAN UNTUK MEMBUAT SUATU PERJANJIAN

Menurut pasal 1329 KUHPer, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

Apa Yang Membuat Seseorang Dikatakan Tidak Cakap Menurut Hukum ?

Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah:

  1. Belum Dewasa
    Terdapat perbedaan batas usia belum dewasa yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :
      “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.
    2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:
      Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
    3. UU Jabatan Notaris:
      Paling sedikit berusia 18 tahun atau telah menikah;
    4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
      Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;
    5. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: Anak pidana, anak negara dan anak sipil adalah sampai usia 18 (delapan belas) tahun;
    6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pada intinya anak adalah yang belum belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
    7. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;
    8. KUH Perdata:
      Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;
    9. Kompilasi Hukum Islam:
      Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
    10. Dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak seluruhnya disebutkan pada tulisan ini.
  1. Orang Yang Ditaruh Di Bawah Pengampuan

    ​Orang Yang Ditaruh Di Bawah Pengampuan:

  • Orang Gila
  • Hilang Ingatan
  • Orang-orang di bawah pengampuan yang semua perbuatan hukumnya diwakili oleh pengampunya, contohnya adalah orang yang pailit terhadap harta pailitnya, pemboros, pemabuk, penjudi.
  • Wanita bersuami
    Terkait poin wanita bersuami ini dapat dikatakan tidak relevan lagi, yaitu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963, mengatur bahwa seorang istri berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Dan juga Pasal 79 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa “masing-masing pihak (suami dan istri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum”, artinya adalah memiliki kedudukan yang sama dalam melakukan perbuatan hukum.

Suami atau istri dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang juga dapat dikatakan tidak cakap, dalam hal ini tidak memiliki kewenangan bertindak. Misalnya dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta bersama maka harus saling memberikan persetujuan kecuali bila ada perjanjian perkawinan.

Orang-orang yang Undang-Undang memperbolehkan atau melarangnya juga dapat dikatakan tidak cakap, dalam hal ini tidak memiliki kewenangan bertindak. Misalnya menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dapat mewakili perbuatan hukum PT adalah direktur, maka seorang manajer misalnya, dianggap tidak cakap untuk mewakili perusahaan tempatnya bekerja kecuali jika ada pemberian kuasa.

SUATU HAL TERTENTU

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan merupakah hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Misalnya apa yang diperjanjikan adalah barang yang memang miliknya, bukan milik orang lain.

Menurut pasal 1333 KUHPer, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya.

Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

SEBAB YANG HALAL

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 1337 KUHPer.

Dari butir  ini, dapat kita lihat bahwa suatu perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang. Contohnya, Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan mengatur adanya kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam kontrak:

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”

Jadi, untuk kontrak yang para pihaknya merupakan WNI, wajib untuk menggunakan Bahasa Indonesia.

Referensi:

  1. ​Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
  4. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan ​UU Jabatan Notaris;
  5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  6. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
  7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  8. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  9. Kompilasi Hukum Islam.
JALAN-JALAN KE BANDUNG SAAT MASA TRANSISI NEW NORMAL

JALAN-JALAN KE BANDUNG SAAT MASA TRANSISI NEW NORMAL

Pada tulisan kali ini aku akan berbagi sedikit pengalaman tentang jalan-jalan pada masa transisi new normal  akibat adanya pandemi covid-19.

Sebelumnya aku ingin mengimbau agar kita dapat mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ingat juga untuk sering cuci tangan, jaga jarak aman, dan tentu saja sebisa mungkin tidak membuat kerumunan. Selain itu selalu jaga kesehatan dengan rajin berolahraga, minum vitamin, makan makanan yang bergizi seimbang serta jaga kesehatan mental. Kesehatan mental juga sangat penting karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, “Mens sana in corpore sano”.

Jadi ceritanya, tanggal 15 s.d 17 Agustus 2020 lalu aku bersama dengan sister  dan 2 (dua) teman aku lainnya jalan-jalan ke Bandung. Acara jalan-jalan ini tidak serta-merta terjadi karena keegoisan ingin liburan semata, melainkan dengan berbagai macam pertimbangan dan juga kami sadar bahwa kami sedang membutuhkan asupan gizi untuk psikis kami. Selain itu kami juga mau mencoba dan belajar untuk menjalani aktivitas kebiasaan baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pada era new normal covid-19. Kebetulan moment-​nya tepat saat ada cuti bersama dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-75. Merdeka!

Kami sengaja memilih lokasi yang kemungkinan tidak terlalu banyak dikunjungi oleh banyak orang. Sehingga tempat yang kami pilih kebanyakan adalah benar-benar wisata alam yang tidak memiliki spot  foto yang istilahnya instagram-able.  Langkah awal yang kami lakukan sebelum memulai liburan adalah menentukan lokasi tujuan serta membuat rencana anggaran biaya (RAB). Adapun lokasi wisata yang kami pilih adalah Tahura Ir. Juanda, Curug Cimahi, Glamping Lakeside Rancabali Ciwidey (Danau Situ Patenggang), Kawah Putih, Tangkuban Perahu dan ​Orchid Forest Cikole Lembang.

Beberapa hari sebelum keberangkatan, aku melakukan swab test – PCR di RSUD Cempaka Putih yang beralamat di  Jl. Rawasari Sel. No.1, RT.16/RW.2, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510.

KEBERANGKATAN

Kami berangkat ke Bandung pada tanggal 15 Agustus 2020, pukul 08.30, dengan menggunakan Daytrans (bus) rute Atrium (Senen) – Bandung (Dipatiukur).

Bus tersebut memiliki kapasitas 47 kursi, dan saat itu hanya terisi kurang-lebih 15 orang. Mengingat adanya keharusan jaga jarak, sehingga di dalam bus duduknya hanya boleh satu-satu secara silang dan wajib memakai masker.

Perjalanan berlangsung lancar dan kami sampai tujuan pukul 12.30 tepat. Sesampainya disana kami menunggu jemputan dari https://frestour.com/ dan telah kami booking sebelumnya. Kami sewa mobil selama 3 (tiga) hari. Mobil yang kami sewa saat itu adalah Toyota Avanza, dengan biaya Rp. 500.000/hari (termasuk sopir dan BBM). Harga normalnya adalah Rp. 550.000/hari.

KAWAH PUTIH

Tujuan pertama kami adalah Kawah Putih. Pertimbangannya adalah karena kami sudah merencanakan kunjungan disana hanya dilakukan dalam waktu yang sangat sebentar. Kenapa? karena kemungkinan disana banyak dikunjungi oleh wisatawan. Perjalanan kami memakan waktu kurang lebih 2 (dua) jam saat itu.

Berikut ini adalah rincian pengeluaran kami saat mengunjungi kawah putih :

Jadi pada saat memasuki kawasan Kawah Putih, mobil diparkir di tempat parkir kemudian kami naik angkutan khusus untuk menuju ke kawah. Tiket terusan yang dimaksud pada kolom di atas adalah tiket untuk dapat naik ke jembatan yang ada di tengah kawah dan juga yang ada di atas bukit.

Nah, penampakan minimal Kawah Putih bisa dilihat pada video berikut ini. Videonya sangat singkat karena kami disana hanya sebentar dan kebetulan sempat terkena hujan. Pada video ini juga belum ada penampakan kawah dari atas bukit, karena sebelum sempat naik ke atas sudah turun hujan.

DANAU SITU PATENGGANG

Destinasi wisata kami yang kedua adalah Danau Situ Patenggang. Disini kami lebih fokus menikmati danau dengan naik perahu. Sebagai informasi dan bahan pertimbangan, pengeluaran kami disini adalah sebagai berikut:

Secara pribadi kunjungan di Danau Situpatenggang ini berkesan banget buat aku. Suasananya tenang, sejuk, dan juga tidak banyak orang saat itu. Saking terlenanya sampai tidak terasa, terlalu cepat rasanya perahu memutari danau, pingin lagi, lagi dan lagi. Sebenarnya disana juga ada resto di atas kapal pinisi buatan, tetapi tutup pada pukul 19.00 WIB, jadinya setelah makan di pinggir danau pun kami tidak sempat naik kesana karena sudah tutup.

Berikut ini adalah cuplikan video suasana Danau Situ Patenggang sore itu.

CURUG CIMAHI

Pada hari kedua liburan, tepatnya tanggal 16 Agustus 2020, kami keluar hotel sejak pukul 06.30 WIB. Awalnya rencana kami adalah ke Tahura Ir. Djuanda yang mana letaknya hanya 1 (satu) km dari hotel tempat kami menginap. Akan tetapi Tahura Ir. Djuanda baru buka pukul 08.00 sehingga kami alihkan ke curug cimahi terlebih dahulu.

Perjalanan menuju Curug Cimahi sangat menyenangkan. Selain melalui jalan yang kanan kirinya kebun teh, kami juga disuguhi oleh berbagai macam rumah bunga. Benar-benar memanjakan mata.

Apalagi sesampainya disana kami disambut dengan penampakan air terjun yang sudah dapat dilihat setelah melewati pintu masuk. Akses ke air terjun berupa tangga, full tangga, dengan beberapa titik terdapat tempat istirahat.

Tangganya lumayan tinggi, entah berapa jumlah anak tangganya, yang pasti saat turun masih lancar tetapi saat naik rasanya ngos-ngosan. Rasanya olahraga sambil menikmati alam sekitar, sangat menyenangkan. Ini juga salah satu destinasi wisata favorit aku saat itu.
Adapun biaya yang kami keluarkan saat mengunjungi Curug Cimahi adalah sebagai berikut:

Videonya dapat dilihat disini:

TAHURA IR. DJUANDA

Perjalanan selanjutnya dimulai. Kami memang merasakan lelah dan pegal pada kaki setelah kunjungan ke Curug Cimahi, akan tetapi jangan lupakan kepuasan serta kebahagiaan yang terpancar di wajah kami. Akhirnya di dalam mobil kami memakan roti yang menjadi sarapan sekaligus sebagai bahan bakar perjalanan selanjutnya.
Tak lama kami sampai ke Tahura Ir. Djuanda yang di Maribaya. Rute perjalanan kami adalah Maribaya-Dago. Disana kami tentu saja tak langsung jalan. Kami bertandang dulu ke warung untuk makan gorengan dan juga pop mie. Nyatanya sekadar roti tak mampu mengganjal perut kami.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya Tahura Ir. Djuanda tidak diperkenankan untuk dimasuki oleh masyarakat yang berdomisili selain Bandung pada masa pandemi seperti ini. Jumlah pengunjungnya pun dibatasi dan pemesanan harus dilakukan secara online sehari sebelumnya. Pada hari biasa Tahura Ir. Djuanda dibuka mulai pukul 06.00 WIB, akan tetapi pada masa pandemi dibuka pada pukul 08.00.
Bagaimana cara kami bisa masuk kesana, padahal kami berempat berdomisili di luar Bandung?

Caranya adalah kami memanfaatkan jasa tour yang sedang kami sewa. Jadi malam sebelumnya dari pihak https://frestour.com/ yang submit booking kunjungan untuk kami, dengan menyerahkan salah satu KTP kami.
Jadi kan rute yang kami ambil adalah Maribaya-Dago. Sehingga mobil langsung menuju Dago setelah menurunkan kami di Maribaya. Sebelum pergi kami harus urus pembayaran tiket masuk dan parkir mobil dulu. Bukti parkir tersebut kami berikan ke supir agar bisa langsung masuk ke Tahura, Dago, tanpa membayar parkir lagi.

Ini adalah biaya tiket masuk dan parkir disana:

Ini adalah berbagai objek wisata yang ada di Tahura:

Banyak yang b isa dikunjungi di Tahura. Akan tetapi saat itu, karena keterbatasan waktu dan juga tenaga, akhirnya kami hanya fokus untuk menikmati jalan santai di tengah hutan sama ada masuk ke Goa Jepang dan Goa Belanda saja.

Berikut adalah video perjalanan kami mengunjungi Tahura Ir. Djuanda:

Perjalanannya sangat seru menurut aku. Memang sih kami hanya sekadar jalan santai sambil menikmati pemandangan hutan, tetapi terasa menyenangkan dan menyejukkan. Tidak terlalu banyak orang dan banyak dikelilingi pohon-pohon. Menurutku itu seperti jalan sehat yang menyenangkan.

Sesampainya di Tahura Dago kami menuju ke Cafe D’Pakar yang beralamat di  Jalan Dago Pakar Utara, Sekejolang, Ciburial, Kec. Cimenyan, Bandung, Jawa Barat 40198. Lokasinya sangat dekat dengan Tahura Ir Djuanda Dago. Disana kami makan sekaligus istirahat. Cafenya sangat menyenangkan. Konsepnya ada di tepi tebing gitu, jadi berasa piknik. Setelah makan kita juga bisa selonjoran di bagian cafe yang dekat tebing. Sangat menyenangkan, semilir angin yang menerpa bikin kepingin sekalian tidur disana. Pas banget kan, lelah, kenyang, dan angin semilir. Sungguh perpaduan yang komplit.

Disana aku tidak sempat ambil foto, sempat bikin video dikit sih, tapi kurang bagus. Jadinya ini q lampirkan beberapa foto yang aku dapatkan dari google ya. Tapi aku yakinkan ke kalian, suasananya benar-benar bikin males foto, suasanya memancing untuk dinikmati sepuas-puasnya.

Sumber foto : https://www.urbandung.com

Sumber foto :  https://www.traveloka.com

TANGKUBAN PERAHU

Destinasi pertama yang kami kunjungi pada hari ketiga, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2020, pada peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke 75 tahun adalah Tangkuban Perahu. Disini kami juga hanya sebentar. Alasannya karena ingin menghabiskan waktu lebih lama di destinasi terakhir, dan juga kebetulan sekali kawahnya pas kering.

Oiya, disini aku mau mengingatkan sedikit tentang sewa mobil. Pastikan selama sewa mobil di Bandung kita tidak melewati rute sampai ke luar kota, karena akan dikenakan charge sebesar Rp. 150.000. Awalnya aku kurang informasi, jadi untuk malam kedua pesan penginapan di daerah sariater, Subang, yang bisa mandi belerang juga di dalam kamar mandinya. Lokasinya dekat dengan Tangkuban Perahu, kurang lebih 7 sampai 8 km. Akan tetapi lokasi tersebut berada di luar Bandung, makanya kena tambahan biaya untuk BBM.

Ini adalah biaya yang kami keluarkan saat di Tangkuban Perahu:

Sedikit gambaran tentang Tangkuban Perahu yang kami saksikan saat itu bisa dilihat dalam video berikut ini:

ORCHID FOREST

Destinasi terakhir liburan 3 hari 2 malam kami adalah Orchid Forest. Sengaja ditempatkan di tempat terakhir dengan tujuan cooling down.  Di lokasi wisata ini lumayan rame pengunjung. Protokol kesehatan memang tetap dijalankan dan bahkan mereka menyediakan masker kain, akan tetapi tetap agak ngeri kalau terlalu banyak orang. Jadinya disana aku malah fokus main golf, tepatnya miniatur permainan golf gitu. Seru sih menurut aku, selain menikmati suasana juga sekaligus olahraga dan belajar.

Sehubungan dengan peringatan HUT RI, maka yang berpakaian merah dan putih mendapatkan diskon 50%. Baik biaya masuk maupun wahana permainannya. Contohnya waktu kami main golf ber-2 hanya dikenakan biaya Rp. 20.000. Sebenarnya aturan awal maksimal permainan adalah 30 menit, tetapi saat itu tidak ramai jadi kami bisa main sepuasnya.

Ini sedikit foto yang bisa aku lampirkan:

Ini adalah biaya yang kami keluarkan di Orchid Forest:

Suasana Orchid Forest saat kami kesana bisa dilihat pada video berikut ini:

PULANG

Akhirnya sampai juga ke penghujung liburan. Kami pulang ke Jakarta naik Daytrans (bus) juga. Pukul 15.30 kami berangkat dari Daytrans Dipatiukur menuju Atrium (Senen). Tiketnya sebenarnya dari Pasteur pukul 15.45, tetapi kami sengaja berangkat dari Dipatiukur lagi agar sama dengan kedatangan.

Disini aku sedikit terkejut karena perjalanannya lebih cepat dari jadwal. Sebelum pukul 19.00 WIB sudah keluar tol Cempaka Putih. Akan tetapi sedikit kritik mungkin, busnya dikendarai lumayan kencang dan mengendarainya kurang nyaman, sehingga bisa bikin kepala pusing.

Sampai disini dulu ya tulisan aku tentang pengalaman jalan-jalan ke Bandung pada masa transisi new normal ​pada masa pandemi covid 19. Sampai jumpa di tulisan selanjutnya. Terima kasih sudah mengunjungi website ini.

VAKSINASI PERTAMA

VAKSINASI PERTAMA

Halo sahabat PytaGoals, sudah divaksin belum?
Hari Selasa tanggal 20 April 2021 kemarin aku baru saja mendapatkan jadwal vaksin covid-19 tahap pertama. Jadi begini ceritanya…

DASAR HUKUM

  1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Vaksinasi Program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah.

Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk:

  1. mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
  2. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
  3. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity); dan
  4. melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19, ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagai berikut:​

  1. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  2. masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik;
  3. masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan
  4. masyarakat lainnya.

PELAKSANAAN VAKSINASI TAHAP PERTAMA

PENJADWALAN
Pada tanggal 19 April 2021 diberikan daftar nama pegawai yang mendapatkan jadwal vaksinasi tanggal 20 April 2021. Jadwal vaksinasi tersebut berlangsung selama satu jam yaitu pukul 13.00 s.d 14.00 WIB. Saat itu ada total 50 orang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempatku bekerja yang mendapatkan jadwal vaksinasi di hari yang sama.

PENGISIAN DAFTAR HADIR
Pada pagi hari di tanggal 20 April 2021 aku mendapatkan link google forms “Daftar Hadir Peserta Vaksinasi Covid-19 Balaikota DKI Jakarta”. Pada laman tersebut terdapat ketentuan bahwa, “Peserta vaksin hanya bisa daftar dihari yang sama”. Adapun data yang harus diisi adalah sebagai berikut:

  1. Alamat Email;
  2. Tanggal kunjungan;
  3. NIK;
  4. Nama lengkap sesuai KTP;
  5. Jenis Kelamin;
  6. Usia;
  7. Alamat;
  8. Nomor handphone;
  9. Unit Kerja/SKPD;
  10. Jenis Pegawai (pilihannya meliputi : Anggota Dewan, PNS, CPNS, TGUPP, Non PNS/PJLP/DLL);
  11. Pemberian vaksin dosis ke berapa?
  12. Tempat vaksinasi (Balaikota).

DOKUMEN YANG DISIAPKAN
Pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan di aula balaikota. Saat baru hadir yang harus kita lakukan adalah menuju meja registrasi untuk menunjukkan bukti bahwa peserta sudah mengisi daftar hadir online yang dikirimkan melalui link google forms. Kemudian mengisi daftar hadir manual dan mendapatkan nomor antrian. Meja registrasi berada di luar aula.

Setelah mendapatkan nomor antrian aku masuk ke aula pada bagian ruang tunggu. Disana peserta diminta untuk menyiapkan KTP asli untuk nantinya ditunjukkan ke petugas.

MEJA PEMERIKSAAN 1
Meja Pemeriksaan 1 adalah registrasi ulang dan verifikasi data. Tidak banyak kok, hanya nama dan nomor KTP, jadi cepat dan tidak pakai lama. Dari meja tersebut peserta mendapatkan kertas pemeriksaan, dan maafkan aku karena lupa mengambil fotonya, hehehe.

MEJA PEMERIKSAAN 2
Pada meja pemeriksaan 2 peserta diperiksa tekanan darahnya. Saat itu tekanan darahku 113/70 dan kata petugasnya itu termasuk hasil yang bagus, sehingga diminta lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Petugas mengisi hasil pemeriksaan pada kertas yang didapatkan dari meja pemeriksaan 1. Pada tahap ini peserta sudah dapat menyimpan KTP asli karena sudah tidak perlu untuk menunjukkannnya lagi.

MEJA PEMERIKSAAN 3
Pada meja pemeriksaan 3 ini kita ditanya-tanya tentang riwayat kesehatan, riwayat perjalanan dan riwayat sudah pernah terkonfirmasi positif atau belum. Beberapa pertanyaan yang aku ingat adalah:

  1. Apakah Anda merasa sehat hari ini? atau ada keluhan sakit?
  2. Apakah Anda punya riwayat penyakit jantung?
  3. Apakah Anda punya riwayat alergi yang parah?
  4. Apakah Anda diharuskan untuk meminum beberapa obat secara rutin dan terus menerus?
  5. Apakah Anda punya riwayat terkonfirmasi positif covid-19?
  6. Apakah Anda alergi obat?


Mungkin setiap orang pertanyaannya berbeda-beda, tetapi pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang ditanyakan ke aku pada saat itu.

PENYUNTIKAN VAKSIN
Tahap selanjutnya adalah penyuntikan vaksin. Nah, khusus untuk peserta wanita terdapat ruangan tersendiri yang tertutup, jadi tidak perlu khawatir buka-bukaan di depan umum. Hal ini sangat aku syukuri dan apresiasi. Dokter yang menyuntikkan vaksin juga sama-sama wanita.

Bagi peserta wanita yang memakai seragam lengan panjang harus melepas setengah bajunya agar lengan sebelah kirinya bisa disuntik. Jadi jangan lupa pakai kaos dalam baju saat akan vaksinasi ya.

Saat disuntik vaksin menurut aku tidak terasa sakit, karena jarumnya memang kecil. Namun setelahnya baru terasa ngilu. Beda-beda sih waktunya, teman aku ada yang langsung terasa ngilu, kalau aku sendiri baru terasa ngilu saat malam.

OBSERVASI
Setelah selesai tahap penyuntikan vaksin, peserta diminta mengambil kertas hasil pemeriksaan dari meja administrasi penyuntikan vaksin dan menyerahkannya menuju meja observasi.

Peserta diminta duduk di ruang tunggu dan menunggu kurang lebih minimal 30 menit untuk observasi. Jalam jangka waktu tersebut ada macam-macam gelaja yang dirasakan. Ada yang merasa kepala belakangnya mulai berat dan mengantuk, kemudian ada yang terasa ngilu pada bekas suntikannya. Kalau aku sendiri keluhannya saat itu adalah haus dan lapar. Hausnya parah banget gitu, rasanya tenggorokan seperti dikuras, haus banget.

Nah setelah minimal 30 menit, nama peserta akan dipanggil untuk ditanyai apakah ada keluhan, kalau misal pusing maka akan diminta duduk kembali dan akan dipanggil lagi nanti. Saat aku bilang keluhannya haus, petugasnya malah tertawa, hehehe, katanya setelah ini minum yang banyak ya bu. Iya bu kebetulan saya sedang berhalangan puasa, aku jawab begitu, petugasnya malah ketawa lagi. Bingung akunya, hehe.

SARAN SETELAH PENGAMBILAN HASIL OBSERVASI
Apabila tidak ada keluhan atau keluhan dinilai masih dalam batas wajar, maka dianggap selesai dan peserta diberikan kartu vaksinasi berupa kertas satu lembar. snya menyarankan apabila setelah ini ada keluhan maka segera dilaporkan ke puskesmas terdekat atau menghubungi nomor HP yang ada di karti vaksinasi. Petugas memberitahu bahwa jadwal vaksinasi tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021.

MATERAI

MATERAI

Materai tidak termasuk dalam syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, lalu apa kegunaannya?

Materai diperlukan jika surat perjanjian dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.

Ketiadaan materai dalam suatu surat perjanjian tidak berarti perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Bila suatu perjanjian yang dari semula tidak diberi materai akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka pemateraian dapat dilakukan belakangan.

PENGERTIAN

  • Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen.
  • Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.
  • Pemeteraian Kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh Menteri.

OBJEK BEA MATERAI

Bea Meterai dikenakan atas:

  1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
  2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dokumen yang bersifat perdata, meliputi:

  1. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
  2. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
  3. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
  4. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
  7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
    1. menyebutkan penerimaan uang; atau
    2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
  8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap Dokumen.

TARIF

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dokumen-dokumen tersebut dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00.

Dokumen dapat dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap yang berbeda dalam rangka melaksanakan program pemerintah dan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan/atau sektor keuangan.

TUJUAN

Pengaturan Bea Meterai bertujuan untuk:

  1. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera;
  2. memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai;
  3. menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat;
  4. menerapkan pengenaan Bea Meterai secara lebih adil; dan
  5. menyelaraskan ketentuan Bea Meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

DOKUMEN TANPA BEA MATERAI

Bea Meterai tidak dikenakan atas Dokumen yang berupa:

  1. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:
    1. surat penyimpanan barang;
    2. konosemen;
    3. surat angkutan penumpang dan barang;
    4. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
    5. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan
    6. surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5;
  2. segala bentuk ljazah;
  3. tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
  4. tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
  6. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
  7. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
  8. surat gadai;
  9. tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
  10. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

​PEMETERAIAN KEMUDIAN

Pemeteraian Kemudian dilakukan untuk:

  1. ​Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; dan/atau

    Pihak yang terutang Bea Meterai:

    1. Dokumen yang dibuat sepihak, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima Dokumen.
    2. Dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, Bea Meterai terutang oleh masing-masing pihak atas Dokumen yang diterimanya.
    3. Dikecualikan  nomor (1) dan (2) di atas, Dokumen berupa surat berharga, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.
    4. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan,  Bea Meterai terutang oleh pihak yang mengajukan Dokumen.
    5. Dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas Dokumen.

      Ketentuan Pihak Yang Terutang tidak menghalangi pihak atau para pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak yang membayar Bea Meterai.

      Pembayaran Bea Meterai yang terutang pada Dokumen dilakukan dengan menggunakan Meterai atau  surat setoran pajak. Materi  tersebut berupa  Meterai tempel,  Meterai elektronik, Meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.

  2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

CIRI UMUM DAN CIRI KHUSUS METERAI TEMPEL

Ciri umum Meterai tempel terdiri atas:

  1. ​gambar lambang negara Garuda Pancasila;
  2. tulisan “METERAI TEMPEL”;
  3. angka “10000” dan tulisan “SEPULUH RIBU RUPIAH” yang menunjukkan tarif Bea Meterai; d. teks mikro modulasi “INDONESIA”;
  4. blok ornamen khas Indonesia; dan f. tulisan “TG L. 20 “.

​Ciri khusus Meterai tempel terdiri atas:

  1. berbentuk segi empat;
  2. warna dominan merah muda;
  3. perekat pada sisi belakang;
  4. serat berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas;
  5. garis hologram sekuriti berbentuk persegi panjang yang memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, gambar bintang, logo Kementerian Keuangan, dan tulisan “djp”;
  6. efek raba pada ciri umum;
  7. efek perubahan warna dari magenta menjadi hijau pada blok ornamen khas Indonesia; h. gambar raster berupa logo Kementerian Keuangan dan tulisan “djp”;
  8. gambar ornamen khas Indonesia;
  9. pola motif khusus;
  10. 17 (tujuh belas) digit nomor seri;
  11. sebagian cetakan berpendar kuning di bawah sinar ultraviolet; dan
  12. perforasi berbentuk bintang pada bagian tengah di sebelah kanan, bentuk oval di sisi kanan dan kiri, dan bentuk bulat di setiap sisinya.

Referensi:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
  3. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian;
pytagoals

Pytagoals.com

pytagoals.com

Saya berharap dengan sedikit ilmu dan pengalaman yang saya bagikan melalu website ini dapat menjadi manfaat masyarakat umum.

Cara menghubungi saya :
Instagram : @pyta07_2
Facebook : Happyta NJ

Disclaimer : Dengan mengakses https://pytagoals.com ini Anda dianggap telah mengerti dan menyetujui seluruh syarat dan kondisi yang berlaku dalam penggunaan blog ini, sebagaimana tercantum disini

Pytagoals.com Copyright @ 2021, Support by Dokter Website