Pernikahan beda agama menjadi salah satu isu hukum yang sering diperdebatkan di Indonesia. Banyak pasangan yang menghadapi tantangan besar ketika ingin menikah tetapi berasal dari agama maupun keyakinan yang berbeda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga beberapa aturan lainnya telah mengatur aspek legalitas pernikahan, meskipun masih terdapat perbedaan dalam implementasinya. Artikel ini akan membahas apakah pernikahan beda agama dapat dilegalkan di Indonesia, bagaimana tantangan hukumnya, serta beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pasangan.
Ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”
Hal ini berarti bahwa pernikahan beda agama berpotensi mengalami kendala jika agama maupun keyakinan yang dianut oleh kedua mempelai tidak mengizinkan pernikahan lintas agama. Di sisi lain, pencatatan pernikahan juga menjadi syarat penting agar pernikahan tersebut sah menurut hukum negara.
Tantangan dan Hambatan Hukum dalam Pernikahan Beda Agama
Pasangan beda agama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum, diantaranya:
- Tidak semua agama memperbolehkan pernikahan beda agama, misalnya dalam Islam, pernikahan antara seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim tidak diperbolehkan.
- Kesulitan dalam pencatatan pernikahan, karena Kantor Urusan Agama (KUA) hanya mencatat pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam, sedangkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memerlukan bukti sahnya pernikahan menurut agama masing-masing.
- Potensi pernikahan dianggap tidak sah, jika tidak memenuhi syarat agama dan tidak dicatatkan secara resmi, maka pernikahan bisa dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.
Solusi dan Alternatif untuk Pernikahan Beda Agama
Bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama, terdapat praktik yang sering dilakukan oleh pasangan beda agama, antara lain :
- Menikah di luar negeri: Beberapa pasangan memilih untuk menikah di negara yang mengizinkan pernikahan beda agama, lalu mendaftarkan pernikahannya di Indonesia.
- Menggunakan mekanisme penetapan pengadilan: Dalam beberapa kasus, pasangan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sahnya pernikahan mereka.
- Salah satu pasangan berpindah agama sementara: Meskipun ini adalah pilihan kontroversial, beberapa pasangan memilih untuk mengikuti agama pasangannya agar pernikahan bisa diakui secara agama dan hukum.
Praktik – praktik di atas, dalam dunia hukum seringkali disebut penyelundupan hukum. Menurut Suparman Usman, dalam Pengantar Hukum Perdata Internasional, mendefinisikan Penyelundupan hukum adalah apabila seorang atau suatu pihak untuk mendapatkan berlakunya hukum asing, telah melakukan suatu cara yang tidak wajar, dengan maksud untuk menghindari pemakaian hukum nasional, menghindarkan suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Penyelundupan hukum dimaksudkan untuk mengesampingkan hukum nasional yang berlaku.
Penutup
Pernikahan beda agama di Indonesia memang memiliki tantangan hukum yang kompleks. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit melarangnya, prosedur pencatatan pernikahan tetap menjadi kendala utama. Oleh karena itu, pasangan yang berencana menikah dalam kondisi ini harus memahami regulasi yang berlaku dan mencari solusi hukum yang sesuai.
Saran
Bagi pasangan yang ingin menikah beda agama, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah:
- Berkonsultasi dengan lembaga hukum atau notaris untuk memahami konsekuensi dan solusi hukum yang tersedia.
- Mencari alternatif pencatatan pernikahan seperti menikah di luar negeri atau melalui penetapan pengadilan.
- Menyiapkan dokumen hukum yang lengkap, termasuk perjanjian pernikahan jika diperlukan untuk melindungi hak masing-masing pihak.
Dengan pemahaman yang baik mengenai hukum pernikahan beda agama, pasangan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan memastikan bahwa pernikahan mereka memiliki legalitas yang kuat di Indonesia.
