Hukum – PYTAGOALS – Hai anak muda, jadilah guru bagi dunia

Yurisprudensi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT YANG DIBATALKAN AKIBAT ADANYA PERUBAHAN ATAU PERBAIKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)

Halo teman-teman, tulisan kali ini tentang yurisprudensi Mahkamah Agung dalam bidang Tata Usaha Negara, yaitu terkait dengan perlindungan hukum terhadap pihak yang berkepentingan atau memiliki hak, yang mana hak tersebut diperoleh dengan cara yang sah, tetapi harus dibatalkan akibat adanya perubahan atau perbaikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Adapun...

Yurisprudensi

Yurisprudensi : SERTIPIKAT GANDA YANG SAMA-SAMA OTENTIK

by Happyta

2 years ago

Hai teman-teman, tulisan ini membahas tentang sikap Mahkamah Agung terhadap sertipikat ganda atas bidang tanah yang sama, yang mana sama-sama otentik. Sebelumnya kita samakan persepsi dulu apakah akan menggunakan istilah sertifikat atau sertipikat, untuk meminimalisir perdebatan dan ketidakjelasan. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun...

Hukum

HUKUM PERDATA

by Happyta

4 years ago

Hukum Perdata adalah hukum yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara semua anggota masyarakat. Hukum Perdata diwarnai oleh tiga sumber hukum yaitu: Hukum Adat; Hukum Islam; Hukum Perdata Barat. Pengaturan tentang Hukum Perdata di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) - yang merupakan saduran dari Burgerlijk Wetboek (BW). Pada zaman kolonial,...

Hukum

HUKUM PIDANA

by Happyta

4 years ago

Hukum Pidana adalah wilayah dimana negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya dari kejahatan yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Hukum Pidana Indonesia tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada dua macam pidana yang dianut oleh KUHP, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Contoh perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran misalnya orang mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Sedangkan contoh kejahatan misalnya...

Hukum

HAK PAKAI

by Happyta

4 years ago

PENGERTIAN Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mendefinisikan Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan...

Hukum

TANAH BENGKOK

by Happyta

4 years ago

Hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa....

Hukum

SEKILAS PANDANG HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

by Happyta

4 years ago

Hukum kepailitan memiliki peranan penting dalam dunia usaha. Semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan maka makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Sebagaimana salah satu tujuan hukum yaitu memberikan perlindungan hukum, maka Hukum Kepailitan juga memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang para pelaku usaha dengan mengatur kepentingan...

Hukum

PENGADILAN NIAGA

by Happyta

4 years ago

Awal terbentuknya Pengadilan Niaga di Indonesia dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Banyak perusahaan yang jatuh pailit dan diperlukan suatu mekanisme pengadilan yang mampu mengatasi sengketa di bidang perekonomian. Kepailitan menjadi solusi bagi debitor untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpitnya, dikarenakan debitor tersebut...

Hukum

HUKUM ACARA PENGADILAN NIAGA : PERKARA KEPAILITAN & PKPU

by Happyta

4 years ago

Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) mengatur bahwa kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Baca juga PENGADILAN NIAGA Hukum acara perdata adalah peraturan yang mengatur tentang cara menjamin ditaatinya/ dilaksanakannya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim yang meliputi...

Hukum

PERJANJIAN

by Happyta

4 years ago

Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum yang sebagaimana dimaksud pada pasal 1313 KUHperdata. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), menyebutkan bahwa: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih....

Hukum

MATERAI

by Happyta

4 years ago

Materai tidak termasuk dalam syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, lalu apa kegunaannya? Materai diperlukan jika surat perjanjian dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Ketiadaan materai dalam suatu surat perjanjian tidak berarti perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan...

Hukum

SUBJEK HUKUM

by Happyta

4 years ago

Apakah Anda adalah subjek hukum? Yuk kita cek disini! PENGERTIAN Pengertian subjek hukum menurut para sarjana diantaranya adalah sebagai berikut: Subyek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau subyek di dalam hukum yaitu orang. Menurut Subekti, di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau...

Pytagoals.com