<![CDATA[PYTAGOALS - HUKUM]]>Wed, 04 Nov 2020 01:03:24 -0800Weebly<![CDATA[PERSOALAN PERTANAHAN DAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA]]>Fri, 11 Sep 2020 05:15:02 GMThttps://pytagoals.com/hukum/persoalan-pertanahan-dan-hak-atas-tanah-di-indonesiaTanah memiliki arti penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Selain sebagai tempat berdirinya bangunan tempat tinggal serta melakukan berbagai macam aktivitas, tanah juga menjadi sumber kehidupan manusia. 
Manusia mempergunakannya untuk berbagai macam usaha seperti perkebunan, pertanian dan lain sebagainya, sehingga bisa dibilang bahwa tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Bahkan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal, selain memiliki fungsi sosial dan ekonomi, tanah juga memiliki nilai religi. Kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi tanah dapat dimaknai secara berbeda-beda oleh banyak pihak yang kemudian memungkinkan memunculkan klaim di atasnya.

PERSOALAN PERTANAHAN

Kebijakan penguasaan tanah di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada masa kolonial Belanda, terbit Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet). Kebijakan ini memberikan kesempatan luas bagi para penguasa Eropa dan Timur Asing untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Pada saat itu berlaku asas domein verklaring, dimana tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dianggap sebagai tanah negara.

Pada saat ini Undang-Undang Agraria di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang tersebut memang bervisi kerakyatan, akan tetapi ada banyak pihak yang berpendapat bahwa kebijakan penguasaan saat ini lebih banyak pro kepada pemilik modal. Ditambah lagi beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan lainnya dan di bidang sumber daya alam yang dirasa memuluskan jalan penguasa menguasai tanah secara besar-besaran.

Pada satu sisi, UUPA memiliki visi kerakyatan yang membatasi konsentrasi penguasaan tanah di satu tangan, dan mengamanatkan land reform. Di sisi lain seperangkat peraturan perundang-undangan mempermudah masuknya investor ke Indonesia. Hal ini memicu terjadinya berbagai persoalan pertanahan, seperti:
  1. Perampasan tanah;
  2. Pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum;
  3. Persoalan tanah ulayat;
  4. Batas-batas tanah;
  5. Jangka waktu atau batas maksimum kepemilikan tanah;
  6. Penetapan ganti rugi atas tanah;
  7. Pemberian hak atas tanah;
  8. Fungsi sosial atas tanah;
  9. Tanah terlantar.

HAK ATAS TANAH

Perihal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial diatur dalam Bab XIV, Pasal 33. Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

inilah kemudian dikenal adanya Hak Menguasai Atas Negara, yang memberikan wewenang untuk:
  1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Atas dasar hak menguasai dari Negara tersebut yang menjadi dasar adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Pasal 16 UUPA menyebutkan jenis-jenis hak atas tanah, sebagai berikut:
  1. Hak Milik;
  2. Hak Guna Usaha (HGU);
  3. Hak Guna Bangunan (HGB);
  4. Hak Pakai;
  5. Hak Sewa;
  6. Hak Membuka Hutan;
  7. Hak Memungut Hasil Hutan;
  8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan UU serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

Uraian tentang hak atas tanah secara satu per satu akan dilanjutkan dalam tulisan selanjutnya. Baca juga tulisan lainnya ya. Selamat membaca.
Sumber :
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
  • YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
]]>